{"id":682,"date":"2026-09-19T07:57:53","date_gmt":"2026-09-19T00:57:53","guid":{"rendered":"https:\/\/ipama.id\/?p=682"},"modified":"2026-09-19T07:58:39","modified_gmt":"2026-09-19T00:58:39","slug":"draf-naskah-peraturan-desa-perdes-tentang-pembentukan-lembaga-pengelola-hutan-desa-lphd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipama.id\/en\/draf-naskah-peraturan-desa-perdes-tentang-pembentukan-lembaga-pengelola-hutan-desa-lphd\/","title":{"rendered":"draf naskah Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)"},"content":{"rendered":"

Oleh : IPAMA PUSAT<\/strong><\/p>\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n

PERATURAN DESA ………………..<\/strong>
NOMOR …. TAHUN 2026<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

TENTANG<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA (LPHD) “………………..”<\/strong>
DESA ……………….. KECAMATAN ………………..<\/strong>
KABUPATEN ………………..<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<\/strong>
KEPALA DESA ………………..,<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Menimbang:<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Bahwa kawasan hutan negara yang berada di wilayah Desa ……………….. memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat desa dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;\u00a0<\/li>\n\n\n\n
  2. Bahwa untuk mendapatkan hak legal pengelolaan hutan melalui Skema Hutan Desa dalam program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan sebuah wadah\/lembaga tingkat desa yang sah dan representatif;\u00a0<\/li>\n\n\n\n
  3. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada tanggal …. Bulan ………… Tahun 2026, telah disepakati pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);\u00a0<\/li>\n\n\n\n
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Mengingat:<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\u00a0<\/li>\n\n\n\n
    2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;\u00a0<\/li>\n\n\n\n
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;\u00a0<\/li>\n\n\n\n
    4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;\u00a0<\/li>\n\n\n\n
    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      MEMUTUSKAN:<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

      Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA (LPHD) “………………..” DESA …………………<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

      BAB I<\/h3>\n\n\n\n

      KETENTUAN UMUM<\/h3>\n\n\n\n

      Pasal 1<\/strong>
      Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: <\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Desa<\/strong> adalah Desa ………………..\u00a0<\/li>\n\n\n\n
      2. Pemerintah Desa<\/strong> adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.\u00a0<\/li>\n\n\n\n
      3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<\/strong> adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.\u00a0<\/li>\n\n\n\n
      4. Perhutanan Sosial<\/strong> adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat\/hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya.\u00a0<\/li>\n\n\n\n
      5. Hutan Desa<\/strong> adalah hutan negara yang belum dibebani izin\/hak, yang dikelola oleh lembaga desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.\u00a0<\/li>\n\n\n\n
      6. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)<\/strong> adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa, yang diberi hak pengelolaan hutan desa.\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        BAB II<\/h3>\n\n\n\n

        NAMA, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU<\/h3>\n\n\n\n

        Pasal 2<\/strong>
        Lembaga Pengelola Hutan Desa yang dibentuk bernama LPHD “………………..”<\/strong> (selanjutnya disebut LPHD). <\/p>\n\n\n\n

        Pasal 3<\/strong>
        LPHD berkedudukan di Desa ……………….. Kecamatan ……………….. Kabupaten ……………….. <\/p>\n\n\n\n

        Pasal 4<\/strong>
        LPHD dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, selaras dengan jangka waktu Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <\/p>\n\n\n\n

        \n\n\n\n
        \n
        Panduan Lengkap: 6 Tahapan Mengajukan Izin Hutan Desa ke Kementerian LHK<\/a><\/blockquote>