{"id":10444,"date":"2026-10-17T07:10:54","date_gmt":"2026-10-17T00:10:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ipama.id\/?p=10444"},"modified":"2026-10-17T07:12:37","modified_gmt":"2026-10-17T00:12:37","slug":"hijrah-untuk-negeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipama.id\/en\/hijrah-untuk-negeri\/","title":{"rendered":"HIJRAH UNTUK NEGERI"},"content":{"rendered":"

Menuju Kemerdekaan Sejati\u00a0 Perspektif\u00a0\u00a0\u00a0 Politik Historiografi Negara Ummat<\/strong><\/p>\n

Oleh : Nunu A. Hamijaya<\/p>\n

Indonesia sudah merdeka.\u00a0 Kalimat itu sederhana, tetapi perjalanan sejarah di baliknya tidak sederhana.\u00a0\u00a0 Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Indonesia hadir sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tetapi sejarah tidak berhenti pada sebuah proklamasi.
\nJustru setelah kemerdekaan, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak kalah mendasar:\u00a0 Negara merdeka itu akan dibangun seperti apa?\u00a0 Siapa yang menjadi subjeknya?\u00a0 Untuk apa kekuasaan digunakan?\u00a0\u00a0 Bagaimana nilai, hukum, masyarakat, dan kekuasaan diatur dalam kehidupan bersama?
\nDan bagi umat Islam Indonesia, pertanyaan lain muncul:\u00a0 Bagaimana keyakinan dan nilai Islam diterjemahkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?\u00a0 Dari sinilah saya ingin mengajak pembaca melihat kembali satu kata yang sangat dikenal dalam tradisi Islam: Hijrah.
\nBukan sekadar sebagai peristiwa masa lalu.Bukan pula sebagai slogan untuk meninggalkan negeri.Tetapi sebagai sebuah paradigma transformasi.Karena itu, saya menggunakan istilah: Hijrah untuk Negeri.\u00a0 Bukan hijrah dari negeri.\u00a0 Melainkan hijrah bagi keadaan negeri.<\/p>\n

Hijrah bukan sekadar berpindah tempat<\/strong><\/p>\n

Secara historis, Hijrah Nabi Muhammad \ufdfa dan kaum Muslimin dari Makkah menuju Yatsrib merupakan perpindahan yang sangat penting dalam sejarah Islam.
\nTetapi jika Hijrah hanya dipahami sebagai perpindahan geografis, kita kehilangan dimensi pentingnya.
\nDalam pembacaan Politik Historiografi Negara Ummat, Hijrah dapat dilihat sebagai pengalaman yang mengubah kemungkinan politik.<\/p>\n

Di Makkah, umat Islam belum memiliki ruang yang memungkinkan mereka mengatur kehidupan bersama secara mandiri. Di Yatsrib, ruang baru terbuka.<\/p>\n

Tetapi ada satu hal yang sangat penting:\u00a0 Hijrah tidak otomatis melahirkan negara.
\nHijrah membuka kemungkinan. Setelah itu masih diperlukan pekerjaan sejarah yang panjang: membangun persaudaraan, mengatur hubungan antarkelompok, menyelesaikan konflik, membangun aturan, mengelola ekonomi, keamanan, dan hubungan dengan pihak lain.
\nKarena itu, dalam konstruksi PHNU:\u00a0 Hijrah membuka ruang politik; Nubuwwah mengisinya dengan tata kehidupan.\u00a0 Kalimat ini menurut saya penting untuk zaman sekarang.\u00a0 Sebab kita sering membayangkan perubahan politik dimulai dari perubahan institusi.\u00a0 Padahal sejarah memberi pelajaran yang lebih rumit.\u00a0 Transformasi masyarakat mendahului transformasi institusi.
\nManusia dibentuk.Komunitas dibangun.Kapasitas dikembangkan.Kehendak dirumuskan.\u00a0 Barulah nilai dan kehendak itu dapat mencari bentuk kelembagaan.<\/p>\n

Dari Makkah ke Madinah: bukan sekadar pergantian tempat<\/strong><\/p>\n

Madinah sendiri tidak lahir sebagai sebuah sistem politik yang selesai dalam satu hari.\u00a0 Ia adalah ruang sosial yang kompleks.\u00a0 Ada Muhajirin. Ada Ansar. Ada kelompok-kelompok lain. Ada hubungan kesukuan, persoalan ekonomi, keamanan, dan hubungan eksternal.\u00a0 Karena itu, pengalaman Madinah lebih produktif jika dibaca sebagai laboratorium kehidupan bersama daripada sebagai cetakan institusi yang tinggal disalin.
\nPertanyaan yang lebih menarik bukan:\u00a0\u00a0 \u201cApa nama negara Madinah?\u201d\u00a0 Tetapi:\u00a0\u00a0 Bagaimana prinsip bertemu dengan masyarakat nyata?\u00a0 Bagaimana perbedaan dikelola?\u00a0 Bagaimana kepemimpinan dijalankan?\u00a0 Bagaimana kesepakatan dibangun?\u00a0 Bagaimana kekuasaan dipertanggungjawabkan?\u00a0 Bagaimana hukum dan tata hubungan masyarakat dibentuk?
\nDengan cara pandang tersebut, Madinah memberi kita satu pelajaran penting:\u00a0\u00a0 Kemajemukan tidak harus dihapus untuk membangun kehidupan bersama. Ia membutuhkan tata hubungan yang adil dan bertanggung jawab.
\nTentu, ini adalah pembacaan analitis, bukan klaim bahwa sejarah Madinah merupakan model konstitusional modern yang dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia.Indonesia bukan Yatsrib abad ketujuh.Indonesia adalah Indonesia.\u00a0 Karena itu, pengalaman sejarah harus memberi pelajaran, bukan memaksa kita melakukan penyalinan.<\/p>\n

Ketika Hijrah masuk ke sejarah Indonesia<\/strong><\/p>\n

Di sinilah persoalan menjadi menarik.Apa yang terjadi ketika bahasa Hijrah masuk ke dalam pergulatan politik Islam Indonesia?\u00a0 Jawabannya tidak ditemukan dalam satu dokumen atau satu tokoh.\u00a0 Ia harus ditelusuri melalui aktor, teks, organisasi, konteks, dan perubahan fungsi gagasan.\u00a0\u00a0 Inilah yang dalam PHNU disebut sebagai pendekatan Sanad Transformasi Konsep:\u00a0\u00a0 KONSEP \u2192 AKTOR \u2192 TEKS \u2192 KONTEKS \u2192 TRANSMISI \u2192 TRANSFORMASI \u2192 INSTITUSIONALISASI.<\/p>\n

Artinya, kita tidak cukup mengatakan:\u00a0\u00a0 \u201cTokoh ini memakai istilah Hijrah, berarti ia meneruskan makna Hijrah yang sama.\u201d
\nTidak sesederhana itu.\u00a0 Kemiripan istilah belum membuktikan kesinambungan gagasan.\u00a0 Gagasan dapat berpindah, tetapi juga dapat berubah.\u00a0 Dan justru perubahan itulah yang menarik untuk dipelajari.<\/p>\n

1936: Ketika Hijrah menjadi bahasa perubahan politik<\/strong><\/p>\n

Salah satu titik penting dalam sejarah gagasan ini adalah Sikap Hidjrah dalam lingkungan PSII pada 1930-an.\u00a0 Kemudian muncul Daftar Oesaha Hidjrah, yang diterbitkan pada 1940. Dokumen tersebut membahas persoalan masyarakat, posisi umat Islam, dan usaha peningkatan kehidupan umat. Sumber yang tersedia menunjukkan bahwa naskah itu disusun dalam lingkungan PSII dan diterbitkan oleh Poestaka Dar-oel-Islam di Malangbong.
\nDi sini Hijrah mulai tampil bukan hanya sebagai ingatan keagamaan, tetapi sebagai bahasa perubahan sosial-politik.\u00a0 Dalam pembacaan PHNU, kita dapat melihat pergeseran:\u00a0 HIJRAH \u2192 PARADIGMA TRANSFORMASI \u2192 RUANG PERJUANGAN.
\nTetapi kita harus berhati-hati.\u00a0 Ini adalah interpretasi analitis, bukan berarti semua aktor Islam Indonesia pada masa itu memiliki satu pengertian Hijrah yang sama. nJustru sejarah menunjukkan adanya percabangan.<\/p>\n

Dari \u201cMekkah-Indonesia\u201d menuju \u201cMadinah-Indonesia\u201d<\/strong><\/p>\n

Salah satu konsep yang menarik ditelusuri adalah \u201cMadinah Indonesia\u201d.\u00a0 Dalam bahan PHNU, konsep ini dibaca sebagai gagasan yang mengalami perubahan fungsi:\u00a0\u00a0 pengalaman Hijrah \u2192 metafora transformasi \u2192 horizon masyarakat \u2192 ruang politik \u2192 \u201cNegara Basis\u201d \u2192 klaim kenegaraan.<\/p>\n

Perubahan fungsi ini penting.\u00a0 Sebuah istilah yang pada satu tahap berfungsi sebagai metafora tidak harus memiliki fungsi yang sama ketika masuk ke tahap sejarah berikutnya.\u00a0 Karena itu, kita tidak boleh membaca sejarah dengan cara:\u00a0 \u201cKarena akhirnya muncul NII, maka sejak awal semua gagasan pasti menuju NII.\u201d<\/p>\n

Itu namanya teleologi\u2014membaca masa lalu seolah-olah sejak awal telah mengetahui tujuan akhirnya.\u00a0 Padahal pelaku sejarah tidak hidup dengan pengetahuan tentang masa depan. Mereka membuat pilihan dalam kondisi yang mereka hadapi.\u00a0 Mereka dapat berubah.Mereka dapat berkonflik.Mereka dapat mengoreksi pilihan.Mereka dapat mengambil jalan yang berbeda.Maka salah satu prinsip penting Politik Historiografi adalah:\u00a0 Kontinuitas tidak sama dengan garis lurus.<\/p>\n

1945: Indonesia merdeka, pertanyaan politik berubah<\/strong>
\nKemerdekaan Indonesia mengubah medan sejarah secara mendasar.\u00a0\u00a0 Sebelum 1945, persoalan besar adalah bagaimana keluar dari kolonialisme.\u00a0 Setelah 1945, persoalannya berubah:\u00a0 Negara seperti apa yang akan dibangun setelah Indonesia merdeka?
\nIni bukan perubahan kecil.\u00a0 Objek politik telah berubah.\u00a0 Dari:\u00a0 MELAWAN KOLONIALISME menjadi:\u00a0 MEMBANGUN KEHIDUPAN BERNEGARA.<\/p>\n

Dalam konteks inilah Haloean Politik Islam karya S.M. Kartosuwiryo pada 1946 menjadi penting untuk dibaca. Naskah tersebut berasal dari pidato Kartosuwiryo dalam lingkungan Masyumi Priangan pada 1946 dan diterbitkan oleh Dewan Penerangan Masyumi Daerah Priangan. Kajian akademik tentangnya menunjukkan bahwa pada pertengahan 1946 Kartosuwiryo masih berada dalam proses politik Masyumi dan berbicara mengenai tujuan politik umat dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia.<\/p>\n

Di sinilah sejarah memberikan pelajaran yang sangat penting:\u00a0 Gagasan yang sama dapat memasuki konteks baru dan mengalami perubahan fungsi. Hijrah tidak lagi dibicarakan hanya dalam ruang pengalaman keagamaan.Ia berhadapan dengan republik yang baru lahir.Berhadapan dengan perang.Berhadapan dengan diplomasi.Berhadapan dengan pilihan-pilihan politik.\u00a0 Berhadapan dengan pertanyaan tentang bentuk negara.<\/p>\n

Dari Republik menuju percabangan jalan
\nKemudian datang perubahan besar setelah Perjanjian Renville dan perkembangan konflik bersenjata di Jawa Barat.Pada periode 1948\u20131949, hubungan antara Kartosuwiryo, kelompoknya, dan Republik mengalami perubahan yang membawa pada konsolidasi politik yang berbeda. Kajian sejarah mengenai Kartosuwiryo menunjukkan bahwa perubahan tersebut berlangsung dalam konteks politik dan militer yang kompleks, bukan sekadar satu keputusan yang berdiri sendiri.
\nDalam pembacaan PHNU, di sinilah kita melihat:\u00a0 kontinuitas persoalan tidak berarti kontinuitas jalan.\u00a0 Cita-cita, aktor, dan pengalaman masa lalu mungkin masih memiliki hubungan.Tetapi konteks berubah.Dan ketika konteks berubah, jalur politik dapat bercabang.<\/p>\n

Satu jalan dapat tetap berada dalam ruang Republik.Jalan lain dapat membangun klaim otoritas politik alternatif.Keduanya merupakan fakta sejarah yang perlu dipelajari dalam konteks masing-masing.Kita tidak perlu mengubah tulisan ini menjadi pengadilan sejarah.\u00a0 Pertanyaan yang lebih produktif adalah:\u00a0\u00a0 Apa yang terjadi ketika sebuah gagasan politik berpindah dari satu konteks ke konteks lain?<\/p>\n

1949: Ketika umat menjadi subjek klaim kenegaraan<\/strong><\/p>\n

Pada 7 Agustus 1949, diproklamasikan Negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo. Kajian sejarah mencatat perkembangan DI\/TII dan NII sebagai proses politik dan militer yang kemudian berlangsung hingga 1962.Dalam perspektif Politik Historiografi, yang menarik bukan hanya tanggal proklamasinya.
\nYang menarik adalah konstruksi subjek politiknya.\u00a0\u00a0 Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berbicara atas nama:\u00a0 Bangsa Indonesia.\u00a0\u00a0 Sedangkan Proklamasi NII 7 Agustus 1949 menggunakan formulasi:\u00a0 \u201cUmmat Islam bangsa Indonesia.\u201d
\nPerbedaan bahasa ini dapat dibaca sebagai perbedaan konstruksi subjek politik. Bahan PHNU sendiri menggunakan perbandingan tersebut untuk mengajukan pertanyaan: siapa yang berbicara atas nama siapa?<\/p>\n

Pertanyaan ini penting karena politik pada akhirnya bukan hanya persoalan institusi.Ia juga persoalan:Siapa subjeknya?Siapa yang memberi mandat?Atas nama siapa kekuasaan dijalankan?\u00a0\u00a0 Dan:\u00a0 Untuk siapa negara bekerja?<\/p>\n

Di sinilah \u201cKemerdekaan Sejati\u201d mulai menemukan maknanya<\/strong><\/p>\n

Jika kemerdekaan hanya dipahami sebagai bebas dari penjajahan, maka 1945 merupakan tonggak yang sangat menentukan.\u00a0 Tetapi kehidupan sebuah bangsa tidak berhenti pada kemerdekaan formal.\u00a0 Setelah sebuah bangsa merdeka, masih ada pertanyaan tentang:
\n\u2022 kedaulatan;
\n\u2022 keadilan;
\n\u2022 hukum;
\n\u2022 kekuasaan;
\n\u2022 mandat;
\n\u2022 institusi;
\n\u2022 partisipasi;
\n\u2022 tanggung jawab;
\n\u2022 dan kemampuan masyarakat mengelola perbedaan.<\/p>\n

Karena itu, dalam artikel ini \u201cKemerdekaan Sejati\u201d tidak saya gunakan sebagai klaim bahwa Indonesia \u201cbelum merdeka\u201d.
\nIstilah tersebut saya gunakan sebagai horizon normatif.Sebuah kemerdekaan yang terus diisi. Terus diuji. Terus diperbaiki. Terus ditransformasikan.<\/p>\n

Maka saya merumuskannya:\u00a0 Kemerdekaan Sejati adalah horizon ketika kemerdekaan politik berkembang menjadi kedaulatan yang bertanggung jawab, masyarakat menjadi subjek sejarah, kekuasaan diperlakukan sebagai amanah, keadilan menjadi ukuran, dan institusi memiliki kapasitas untuk menjaga kehidupan bersama secara bermartabat.
\nIni adalah konstruksi analitis PHNU, bukan definisi tunggal yang diklaim berasal langsung dari Al-Qur’an atau tradisi politik tertentu.<\/p>\n

Baca Juga : https:\/\/ipama.id\/dari-follower-menjadi-subjek-sejarah-politik-historiografi-sebagai-epistemologi-kerja-dakwah-generasi-baru\/<\/strong><\/p>\n

Merdeka bukan berarti berkuasa<\/strong><\/p>\n

Di sinilah mungkin kita perlu mengubah cara bertanya tentang politik.Selama ini politik sering dibayangkan sebagai pertanyaan:\u00a0 Siapa yang mendapatkan kekuasaan?<\/p>\n

Tetapi dari perspektif PHNU, ada pertanyaan yang lebih mendasar:\u00a0 Apa yang dilakukan dengan kekuasaan setelah kekuasaan diperoleh?
\nSebab kekuasaan dapat menjadi milik.Tetapi ia juga dapat menjadi amanah.Negara dapat menjadi tujuan.Tetapi ia juga dapat menjadi wasilah.Institusi dapat menjadi alat pelayanan.Tetapi ia juga dapat berubah menjadi alat mempertahankan kekuasaan.Karena itu, ukuran kematangan politik tidak cukup hanya melihat siapa yang menang.
\nIa juga perlu melihat:\u00a0 Apakah masyarakat memiliki kapasitas untuk memberi mandat? Apakah mampu mengawasi?\u00a0 Apakah mampu mengoreksi? Apakah institusi dapat bekerja melampaui figur?\u00a0\u00a0 Apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan?
\nBahan PHNU merumuskan subjektivitas sejarah bukan sebagai status identitas, melainkan sebagai kombinasi kesadaran, kapasitas, institusi, amanah, dan kemampuan koreksi.\u00a0 Inilah pergeseran yang sangat penting:\u00a0 Dari identitas menuju kapasitas.<\/p>\n

Hijrah untuk Negeri berarti apa hari ini?<\/strong><\/p>\n

Pertanyaan ini membawa kita dari sejarah ke masa kini.Jika Hijrah adalah paradigma transformasi, maka Hijrah untuk Negeri tidak berarti mengajak masyarakat meninggalkan Indonesia.Tidak pula berarti bahwa setiap persoalan negeri harus diselesaikan dengan pergantian bentuk negara.\u00a0 Dan tidak berarti bahwa sejarah masa lalu harus diulang.<\/p>\n

Justru sebaliknya.\u00a0 Hijrah untuk Negeri dapat dibaca sebagai ajakan untuk melakukan transformasi:\u00a0 dari objek menjadi subjek;\u00a0 dari konsumen pengetahuan menjadi produsen pengetahuan; identitas menjadi kapasitas; dari mobilisasi menuju organisasi; dari organisasi menuju institusi;\u00a0 dari perebutan ruang menuju kemampuan mengisi ruang;\u00a0 dari kekuasaan sebagai tujuan menuju kekuasaan sebagai amanah.<\/p>\n

Dalam kerangka ini, perubahan politik yang sehat bukan sekadar memindahkan siapa yang duduk di kursi kekuasaan.\u00a0 Ia mengubah cara manusia hidup bersama.<\/p>\n

Hijrah bukan nostalgia
\nAda bahaya ketika sejarah Hijrah hanya dibaca secara romantis. Kita bisa tergoda mengatakan:\u00a0 \u201cDahulu ada Madinah. Mari kita ulangi.\u201d\u00a0 Tetapi persoalannya: kita hidup di zaman yang berbeda.\u00a0 Indonesia abad ke-21 bukan Yatsrib abad ketujuh.<\/p>\n

Demokrasi modern bukan masyarakat tribal Arabia.\u00a0 Teknologi digital bukan pasar Madinah. Ekonomi global bukan ekonomi Hijaz.\u00a0 Negara-bangsa modern memiliki kompleksitas yang berbeda.\u00a0 Karena itu:\u00a0 Kontinuitas arah tidak mengharuskan pengulangan bentuk.
\nInilah salah satu gagasan paling penting dari keseluruhan proyek PHNU. Warisan tidak harus disalin. Warisan harus dipahami.\u00a0 Setelah dipahami, ia perlu ditransformasikan secara bertanggung jawab sesuai konteks.<\/p>\n

Dari Hijrah menuju kapasitas<\/strong><\/p>\n

Jika demikian, apa bentuk Hijrah untuk Negeri pada zaman kita? Saya kira jawabannya bukan pertama-tama pada simbol. Ia dimulai dari manusia. Manusia yang mau belajar. Kemudian terbentuk komunitas. Komunitas membangun kehendak. Kehendak membutuhkan kapasitas. Kapasitas masuk ke dalam ruang sosial. Ruang sosial membutuhkan institusi. Institusi diuji oleh kehidupan nyata.\u00a0 Dan pengalaman baru menghasilkan pembelajaran baru.
\nMaka transformasi bukan tangga yang pasti. Ia dapat maju.Ia dapat mundur. Ia dapat berhenti. Ia dapat bercabang.\u00a0 Ia dapat dikoreksi.<\/p>\n

Bahan PHNU secara eksplisit menempatkan fase transformasi sebagai model heuristik, bukan hukum sejarah yang menjamin satu fase pasti menghasilkan fase berikutnya. Ini sangat penting.\u00a0 Karena kalau kita menjadikan Hijrah sebagai mesin sejarah yang otomatis menghasilkan kemerdekaan sejati, kita justru mengkhianati pelajaran sejarah.
\nSejarah tidak otomatis menghasilkan kebaikan.Manusia harus belajar.Institusi harus diuji. Kekuasaan harus dikoreksi.<\/p>\n

Kemerdekaan Sejati membutuhkan manusia yang merdeka<\/strong><\/p>\n

Pada akhirnya, persoalan kembali kepada manusia.Sebuah negara tidak akan lebih baik daripada kapasitas manusia yang mengelolanya.Sebuah institusi tidak akan otomatis adil hanya karena namanya baik.Sebuah konstitusi tidak otomatis melahirkan amanah hanya karena memuat kata-kata yang luhur.Dan sebuah umat tidak otomatis menjadi subjek sejarah hanya karena jumlahnya besar.
\nUmat menjadi subjek ketika ia mampu membaca sejarahnya, memahami prinsipnya, membangun kesepakatan, memberikan mandat, membangun institusi, mengawasi kekuasaan, melakukan koreksi, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Karena itu, pertanyaan yang paling mendasar bukan:\u00a0 \u201cBerapa banyak umat?\u201d\u00a0 Tetapi:\u00a0 \u201cApa yang mampu dilakukan umat dengan kesadarannya, ilmunya, kapasitasnya, organisasinya, dan mandat yang dimilikinya?\u201d
\nDi sinilah makna \u201ckemerdekaan\u201d menjadi lebih dalam.Kemerdekaan bukan hanya keadaan politik.\u00a0 Ia juga kemampuan.
\nHijrah untuk Negeri: dari masa lalu menuju masa depan
\nDengan cara pandang ini, Hijrah dapat menjadi jembatan antara sejarah dan masa depan.Sejarah memberi kita pengalaman.Historiografi mengajarkan kita bagaimana pengalaman itu dibaca.Sanad membantu kita menelusuri apa yang berlanjut dan apa yang berubah.Transformasi mengajarkan bahwa perubahan bentuk tidak otomatis berarti putusnya arah.Dan kapasitas menentukan apakah sebuah masyarakat mampu menerjemahkan pembelajaran menjadi kehidupan nyata.
\nMaka saya ingin menawarkan satu rangkaian sederhana:
\nHIJRAH \u2192 TRANSFORMASI \u2192 PEMBELAJARAN \u2192 KAPASITAS \u2192 INSTITUSI \u2192 KEMERDEKAAN SEJATI.<\/p>\n

Bukan sebagai hukum sejarah.Bukan sebagai formula agama.\u00a0 Tetapi sebagai peta reflektif Politik Historiografi Negara Ummat.<\/p>\n

Merdeka dari apa, merdeka untuk apa?
\nPada akhirnya, mungkin pertanyaan tentang kemerdekaan perlu kita ulang.Merdeka dari apa?Dari penjajahan.Dari ketergantungan.Dari ketidakadilan.Dari penyalahgunaan kekuasaan.Dari ketidakmampuan menjadi subjek.Tetapi pertanyaan kedua lebih penting:
\nMerdeka untuk apa?Untuk membangun kehidupan bersama.Untuk menjaga martabat manusia.Untuk mengembangkan ilmu.Untuk membangun institusi yang dapat dipercaya.Untuk menggunakan kekuasaan sebagai amanah.Untuk mengelola perbedaan tanpa kehilangan prinsip.Untuk menciptakan kehidupan yang memungkinkan manusia bertumbuh.<\/p>\n

Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya \u201cfreedom from\u201d, tetapi juga \u201cfreedom to\u201d\u2014bukan sekadar terbebas dari sesuatu, tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu secara bertanggung jawab.
\nDalam bahasa PHNU:
\nKedaulatan membutuhkan kapasitas.
\nKebebasan membutuhkan tanggung jawab.
\nKekuasaan membutuhkan amanah.
\nNilai membutuhkan institusi.
\nDan institusi membutuhkan koreksi.<\/p>\n

Baca juga : https:\/\/ipama.id\/bidang-implementasi-ekonomi-perdesaan-ipama\/<\/strong><\/p>\n

Hijrah untuk Negeri<\/strong><\/p>\n

Maka, apakah kita masih membutuhkan Hijrah? Barangkali jawabannya: ya, jika Hijrah kita pahami sebagai paradigma transformasi\u2014bukan sebagai nostalgia dan bukan sebagai cetak biru.\u00a0 Kita tidak perlu meninggalkan negeri untuk melakukan Hijrah bagi negeri.<\/p>\n

Yang perlu ditinggalkan mungkin adalah cara berpikir yang membuat kita hanya menjadi penonton sejarah.\u00a0\u00a0 Kita perlu bergerak:\u00a0 dari pengikut menjadi subjek;\u00a0 dari konsumen menjadi produsen pengetahuan;\u00a0 dari identitas menuju kapasitas;\u00a0 dari simbol menuju substansi;\u00a0 dari perebutan kekuasaan menuju pembangunan kemampuan;\u00a0 dari institusi sebagai tujuan menuju institusi sebagai amanah.<\/p>\n

Dan mungkin inilah bentuk Hijrah yang paling relevan bagi generasi kita:\u00a0 mengubah cara kita memahami negeri, agar kita mampu mengubah cara kita membangun negeri.<\/p>\n

Bukan dengan menghapus sejarah.Justru dengan membacanya lebih jujur.Bukan dengan mengulang masa lalu.Justru dengan belajar darinya.Bukan dengan kehilangan arah.\u00a0 Justru dengan menemukan cara baru untuk berjalan.<\/p>\n

Menuju Kemerdekaan Sejati<\/strong><\/p>\n

Pada akhirnya, saya tidak melihat Kemerdekaan Sejati sebagai sebuah titik yang suatu hari diumumkan lalu selesai.Ia lebih tepat dipahami sebagai horizon.Sebuah negeri terus berusaha mendekatinya.Masyarakat terus belajar.Institusi terus diperbaiki.Kekuasaan terus diawasi.Kesalahan terus dikoreksi.Generasi terus berganti.Dan sejarah terus bergerak.
\nKarena itu, Hijrah untuk Negeri bukan proyek untuk kembali ke masa lalu.Ia adalah usaha membawa pelajaran dari masa lalu ke dalam masa depan.<\/p>\n

Hijrah adalah paradigma transformasi.Sejarah adalah ruang pembelajaran.Sanad adalah ingatan tentang hubungan dan warisan. Kapasitas adalah kemampuan untuk mewujudkan kehendak. Institusi adalah ruang untuk menguji amanah.\u00a0 Kemerdekaan Sejati adalah horizon kehidupan bersama yang berdaulat, adil, amanah, dan bermartabat.<\/p>\n

Dan di sinilah saya kira kita dapat memahami kembali makna terdalam dari Hijrah untuk Negeri:
\nHijrah untuk Negeri bukanlah ajakan untuk meninggalkan negeri.\u00a0 Ia adalah ajakan untuk mentransformasikan keadaan negeri.
\nDari objek menjadi subjek.
\nDari identitas menjadi kapasitas.
\nDari kekuasaan menjadi amanah.
\nDari pengalaman menjadi pembelajaran.
\nDari pembelajaran menjadi institusi.
\nDan dari kemerdekaan yang telah diwarisi menuju kemerdekaan yang terus diisi.
\nSebab sebuah bangsa tidak hanya merdeka ketika penjajah pergi.\u00a0 Sebuah masyarakat semakin merdeka ketika ia mampu mengelola kebebasannya dengan tanggung jawab.\u00a0 Dan sebuah umat semakin menjadi subjek sejarah ketika ia tidak hanya mewarisi masa lalu, tetapi mampu belajar darinya untuk membangun masa depan.<\/p>\n

Hijrah membuka ruang.
\nSejarah memberi pembelajaran.
\nTransformasi membangun kapasitas.
\nInstitusi menjaga amanah.
\nKemerdekaan memberi manusia ruang untuk hidup bermartabat.
\nWall\u0101hu a\u2018lam.<\/p>\n

Madrasah al I’anah, 30\/9\/2026<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menuju Kemerdekaan Sejati\u00a0 Perspektif\u00a0\u00a0\u00a0 Politik Historiografi Negara Ummat Oleh : Nunu A. Hamijaya Indonesia sudah merdeka.\u00a0 Kalimat itu sederhana, tetapi perjalanan sejarah di baliknya tidak sederhana.\u00a0\u00a0 Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Indonesia hadir sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tetapi sejarah tidak berhenti pada sebuah proklamasi. Justru setelah kemerdekaan, muncul<\/p>","protected":false},"author":11,"featured_media":10445,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"page_builder":"","footnotes":""},"categories":[489,9],"tags":[555,206,556,558,446,557],"class_list":["post-10444","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-headline","category-opini","tag-hijrah-untuk-negeri","tag-ipama-pusat","tag-menuju-kemerdekaan-sejati","tag-negara-ummat","tag-nunu-a-hamijaya","tag-perspektif-politik-historiografi"],"yoast_head":"\nHIJRAH UNTUK NEGERI - IPAMA<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ipama.id\/en\/hijrah-untuk-negeri\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"HIJRAH UNTUK NEGERI - IPAMA\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Menuju Kemerdekaan Sejati\u00a0 Perspektif\u00a0\u00a0\u00a0 Politik Historiografi Negara Ummat Oleh : Nunu A. Hamijaya Indonesia sudah merdeka.\u00a0 Kalimat itu sederhana, tetapi perjalanan sejarah di baliknya tidak sederhana.\u00a0\u00a0 Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Indonesia hadir sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tetapi sejarah tidak berhenti pada sebuah proklamasi. Justru setelah kemerdekaan, muncul\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ipama.id\/en\/hijrah-untuk-negeri\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"IPAMA\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-10-17T00:10:54+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-17T00:12:37+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261014-WA0012.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"620\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Nunu A. Hamijaya\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nunu A. Hamijaya\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"13 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Nunu A. Hamijaya\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/a65bfcb89660693dbb02dd7210f0ef0a\"},\"headline\":\"HIJRAH UNTUK NEGERI\",\"datePublished\":\"2026-10-17T00:10:54+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-17T00:12:37+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/\"},\"wordCount\":2655,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/IMG-20261014-WA0012.jpg\",\"keywords\":[\"HIJRAH UNTUK NEGERI\",\"ipama pusat\",\"Menuju Kemerdekaan Sejati\",\"Negara Ummat\",\"nunu A hamijaya\",\"Perspektif\u00a0\u00a0\u00a0 Politik Historiografi\"],\"articleSection\":[\"Headline\",\"Opini\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/\",\"name\":\"HIJRAH UNTUK NEGERI - IPAMA\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/IMG-20261014-WA0012.jpg\",\"datePublished\":\"2026-10-17T00:10:54+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-17T00:12:37+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/IMG-20261014-WA0012.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/IMG-20261014-WA0012.jpg\",\"width\":1024,\"height\":620},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/hijrah-untuk-negeri\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"HIJRAH UNTUK NEGERI\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/\",\"name\":\"IPAMA.ID\",\"description\":\"Pengembangan Masyarakat Bermartabat\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#organization\",\"name\":\"IPAMA\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/09\\\/41e7ad87-1bba-415d-9084-af90e4c54a11-8.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/09\\\/41e7ad87-1bba-415d-9084-af90e4c54a11-8.jpg\",\"width\":2000,\"height\":2000,\"caption\":\"IPAMA\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/a65bfcb89660693dbb02dd7210f0ef0a\",\"name\":\"Nunu A. Hamijaya\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/5f6415e7beca277fe050d175fb7379a46763433bf25a2e0213731c02d8ebf483?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/5f6415e7beca277fe050d175fb7379a46763433bf25a2e0213731c02d8ebf483?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/5f6415e7beca277fe050d175fb7379a46763433bf25a2e0213731c02d8ebf483?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nunu A. Hamijaya\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/ipama.id\\\/en\\\/author\\\/nunu-a-hamijaya\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"HIJRAH UNTUK NEGERI - IPAMA","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ipama.id\/en\/hijrah-untuk-negeri\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"HIJRAH UNTUK NEGERI - IPAMA","og_description":"Menuju Kemerdekaan Sejati\u00a0 Perspektif\u00a0\u00a0\u00a0 Politik Historiografi Negara Ummat Oleh : Nunu A. Hamijaya Indonesia sudah merdeka.\u00a0 Kalimat itu sederhana, tetapi perjalanan sejarah di baliknya tidak sederhana.\u00a0\u00a0 Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Indonesia hadir sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tetapi sejarah tidak berhenti pada sebuah proklamasi. Justru setelah kemerdekaan, muncul","og_url":"https:\/\/ipama.id\/en\/hijrah-untuk-negeri\/","og_site_name":"IPAMA","article_published_time":"2026-10-17T00:10:54+00:00","article_modified_time":"2026-10-17T00:12:37+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":620,"url":"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261014-WA0012.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Nunu A. Hamijaya","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Nunu A. Hamijaya","Est. reading time":"13 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/"},"author":{"name":"Nunu A. Hamijaya","@id":"https:\/\/ipama.id\/#\/schema\/person\/a65bfcb89660693dbb02dd7210f0ef0a"},"headline":"HIJRAH UNTUK NEGERI","datePublished":"2026-10-17T00:10:54+00:00","dateModified":"2026-10-17T00:12:37+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/"},"wordCount":2655,"publisher":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261014-WA0012.jpg","keywords":["HIJRAH UNTUK NEGERI","ipama pusat","Menuju Kemerdekaan Sejati","Negara Ummat","nunu A hamijaya","Perspektif\u00a0\u00a0\u00a0 Politik Historiografi"],"articleSection":["Headline","Opini"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/","url":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/","name":"HIJRAH UNTUK NEGERI - IPAMA","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261014-WA0012.jpg","datePublished":"2026-10-17T00:10:54+00:00","dateModified":"2026-10-17T00:12:37+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/#primaryimage","url":"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261014-WA0012.jpg","contentUrl":"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261014-WA0012.jpg","width":1024,"height":620},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ipama.id\/hijrah-untuk-negeri\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/ipama.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"HIJRAH UNTUK NEGERI"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ipama.id\/#website","url":"https:\/\/ipama.id\/","name":"IPAMA.ID","description":"Pengembangan Masyarakat Bermartabat","publisher":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ipama.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ipama.id\/#organization","name":"IPAMA","url":"https:\/\/ipama.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ipama.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/41e7ad87-1bba-415d-9084-af90e4c54a11-8.jpg","contentUrl":"https:\/\/ipama.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/41e7ad87-1bba-415d-9084-af90e4c54a11-8.jpg","width":2000,"height":2000,"caption":"IPAMA"},"image":{"@id":"https:\/\/ipama.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ipama.id\/#\/schema\/person\/a65bfcb89660693dbb02dd7210f0ef0a","name":"Nunu A. Hamijaya","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5f6415e7beca277fe050d175fb7379a46763433bf25a2e0213731c02d8ebf483?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5f6415e7beca277fe050d175fb7379a46763433bf25a2e0213731c02d8ebf483?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5f6415e7beca277fe050d175fb7379a46763433bf25a2e0213731c02d8ebf483?s=96&d=mm&r=g","caption":"Nunu A. Hamijaya"},"url":"https:\/\/ipama.id\/en\/author\/nunu-a-hamijaya\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10444","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10444"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10444\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10446,"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10444\/revisions\/10446"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10445"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ipama.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}